Kunci Penularan HIV pada Pria Risiko Tinggi
JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Kesehatan Nafsiah Mboi mengatakan kunci penularan HIV/AIDS adalah pada pria berisiko tinggi (risti) seperti kelompok "mobile men with money" atau pria yang bekerja jauh dari rumah, sehingga sasaran sosialisasi akan ditujukan kepada kelompok tersebut.
"Kita ketahui ada sekitar 8 juta pria yang pindah dari tempat tinggalnya untuk mencari pekerjaan. Kita cari pendekatan yang paling cocok dengan kelompok ini, misalnya dengan menantang mereka ’kalau memang jantan, harus bertanggungjawab," papar Menkes dalam temu media mengenai situasi HIV/AIDS terbaru di Kementerian Kesehatan Jakarta, Selasa.
Dari empat target dan indikator Tujuan Pembangunan Millenium (MDG) ke-6 mengenai HIV/AIDS tahun 2012 lalu, hanya satu indikator yang memenuhi target yaitu penurunan prevalensi HIV. Sedangkan indikator lainnya yaitu persentase penduduk berusia 15-24 tahun yang mempunyai pengetahuan komprehensif tentang HIV, penggunaan kondom pada hubungan seks berisiko dan persentase ODHA (orang dengan HIV/AIDS) yang mendapatkan perawatan ART (antiretroviral therapy) masih di bawah target.
Pencapaian indikator ketiga yaitu persentase penggunaan kondom pada hubungan seks berisiko tinggi dinilai masih jauh dari harapan dimana data Survei Terpadu Biologi Perilaku (STBP) tahun 2011, penggunaan kondom baru mencapai 35 persen dari target tahun 2012 sebesar 45 persen dan masih jauh dari target tahun 2014 sebesar 65 persen.
Untuk mengatasi hal tersebut, Menkes mengatakan akan bekerjasama dengan lintas sektor untuk mengutamakan pendekatan dan melakukan sosialiasi kepada pria berpotensi risiko tinggi atau kelompok "mobile men with money".
Para pria yang antara lain bekerja di tempat terpencil seperti perkebunan maupun pertambangan itu diindikasikan merupakan pengunjung tetap lokalisasi sehingga penyebaran HIV/AIDS diperkirakan tinggi di kalangan pria tersebut.
Selain itu, sosialisasi juga diarahkan agar para pelaku seks berisiko tinggi itu dapat membeli sendiri kondom mereka karena berdasarkan pengalaman, pembagian kondom gratis tidak terlalu efektif dibandingkan jika harus membeli sendiri.
"Jadi kunci utamanya di laki-laki, kita promosikan sebagai pria bertanggungjawab, harus menggunakan kondom untuk perilaku seks berisiko," ujar Nafsiah.
Perkembangan distribusi kondom pada tahun 2011 lalu mencapai 194,2 juta dengan rincian 20,3 juta diantaranya didistribusikan melalui program keluarga berencana BKKBN, 15 juta kondom didistribusikan oleh Komisi Penanggulangan AIDS Nasional (KPAN) dan 158,5 juta kondom adalah melalui penjualan komersial.
"Kita ketahui ada sekitar 8 juta pria yang pindah dari tempat tinggalnya untuk mencari pekerjaan. Kita cari pendekatan yang paling cocok dengan kelompok ini, misalnya dengan menantang mereka ’kalau memang jantan, harus bertanggungjawab," papar Menkes dalam temu media mengenai situasi HIV/AIDS terbaru di Kementerian Kesehatan Jakarta, Selasa.
Dari empat target dan indikator Tujuan Pembangunan Millenium (MDG) ke-6 mengenai HIV/AIDS tahun 2012 lalu, hanya satu indikator yang memenuhi target yaitu penurunan prevalensi HIV. Sedangkan indikator lainnya yaitu persentase penduduk berusia 15-24 tahun yang mempunyai pengetahuan komprehensif tentang HIV, penggunaan kondom pada hubungan seks berisiko dan persentase ODHA (orang dengan HIV/AIDS) yang mendapatkan perawatan ART (antiretroviral therapy) masih di bawah target.
Pencapaian indikator ketiga yaitu persentase penggunaan kondom pada hubungan seks berisiko tinggi dinilai masih jauh dari harapan dimana data Survei Terpadu Biologi Perilaku (STBP) tahun 2011, penggunaan kondom baru mencapai 35 persen dari target tahun 2012 sebesar 45 persen dan masih jauh dari target tahun 2014 sebesar 65 persen.
Untuk mengatasi hal tersebut, Menkes mengatakan akan bekerjasama dengan lintas sektor untuk mengutamakan pendekatan dan melakukan sosialiasi kepada pria berpotensi risiko tinggi atau kelompok "mobile men with money".
Para pria yang antara lain bekerja di tempat terpencil seperti perkebunan maupun pertambangan itu diindikasikan merupakan pengunjung tetap lokalisasi sehingga penyebaran HIV/AIDS diperkirakan tinggi di kalangan pria tersebut.
Selain itu, sosialisasi juga diarahkan agar para pelaku seks berisiko tinggi itu dapat membeli sendiri kondom mereka karena berdasarkan pengalaman, pembagian kondom gratis tidak terlalu efektif dibandingkan jika harus membeli sendiri.
"Jadi kunci utamanya di laki-laki, kita promosikan sebagai pria bertanggungjawab, harus menggunakan kondom untuk perilaku seks berisiko," ujar Nafsiah.
Perkembangan distribusi kondom pada tahun 2011 lalu mencapai 194,2 juta dengan rincian 20,3 juta diantaranya didistribusikan melalui program keluarga berencana BKKBN, 15 juta kondom didistribusikan oleh Komisi Penanggulangan AIDS Nasional (KPAN) dan 158,5 juta kondom adalah melalui penjualan komersial.
http://health.kompas.com/read/2013/02/06/10381529/Catatan.Positif.Penanggulangan.HIV.dari.UNAIDS
Unoviana Kartika
Catatan Positif Penanggulangan HIV dari UNAIDS
KOMPAS.com - Kendati Indonesia mengalami peningkatan sekitar 25 persen dalam temuan kasus baru selama kurun waktu 2001-2012, badan PBB untuk Masalah HIV/AIDS ( UNAIDS) tetap memberi penilaian positif dalam hal penanggulangan HIV/AIDS di tanah air, terutama untuk populasi kunci.
Lely Wahyuni, Monitoring & Evaluation Advisor dari UNAIDS, dalam paparan mengenai situasi pengendalian HIV/AIDS di Indonesia, Selasa (5/2), di kantor Kementerian Kesehatan Jakarta memaparkan hal-hal positif yang dimiliki Indonesia dalam menangani kasus HIV/AIDS.
Menurutnya, penanganan HIV/AIDS di Indonesia sudah cukup mampu untuk merangkul populasi kunci, yaitu pengguna narkoba jenis suntik (penasun), laki-laki homoseksual (laki-laki seks dengan laki-laki/LSL), waria, dan wanita penjaja seks.
Dalam pemaparannya, Lely mengatakan, bahwa Indonesia termasuk ke dalam satu dari delapan negara dengan cakupan tes HIV yaitu sebanyak 75-100 persen pada LSL dalam beberapa tahun terakhir. Selain itu, Indonesia termasuk ke dalam satu dari tujuh negara dengan cakupan tes HIV yaitu sebanyak 75-100 persen pada penasun dalam beberapa tahun terakhir.
Kemudian, Indonesia juga termasuk dalam negara yang tidak membatasi ODHA untuk melakukan perjalanan di wilayahnya. "Tidak ada travel restriction di Indonesia," ujar Lely.
Indonesia menjadi satu dari 4 negara bersama India, Papua New Guinea, dan Thailand yang memastikan program penegakan hukumnya tidak menjadi halangan bagi pengobatan serta mencegahan kasus HIV.
Lely Wahyuni, Monitoring & Evaluation Advisor dari UNAIDS, dalam paparan mengenai situasi pengendalian HIV/AIDS di Indonesia, Selasa (5/2), di kantor Kementerian Kesehatan Jakarta memaparkan hal-hal positif yang dimiliki Indonesia dalam menangani kasus HIV/AIDS.
Menurutnya, penanganan HIV/AIDS di Indonesia sudah cukup mampu untuk merangkul populasi kunci, yaitu pengguna narkoba jenis suntik (penasun), laki-laki homoseksual (laki-laki seks dengan laki-laki/LSL), waria, dan wanita penjaja seks.
Dalam pemaparannya, Lely mengatakan, bahwa Indonesia termasuk ke dalam satu dari delapan negara dengan cakupan tes HIV yaitu sebanyak 75-100 persen pada LSL dalam beberapa tahun terakhir. Selain itu, Indonesia termasuk ke dalam satu dari tujuh negara dengan cakupan tes HIV yaitu sebanyak 75-100 persen pada penasun dalam beberapa tahun terakhir.
Kemudian, Indonesia juga termasuk dalam negara yang tidak membatasi ODHA untuk melakukan perjalanan di wilayahnya. "Tidak ada travel restriction di Indonesia," ujar Lely.
Indonesia menjadi satu dari 4 negara bersama India, Papua New Guinea, dan Thailand yang memastikan program penegakan hukumnya tidak menjadi halangan bagi pengobatan serta mencegahan kasus HIV.
http://health.kompas.com/read/2013/02/05/18290432/30.Juta.Orang.Perlu.Tes.HIV
Unoviana Kartika
JAKARTA, KOMPAS.com - Meningkatnya kasus HIV/AIDS di Indonesia sepanjang tahun 2010-2012 membuat kebutuhan akan pemeriksaan atau deteksi HIV/AIDS di kalangan berisiko juga turut meningkat.
Menurut pakar penyakit HIV/AIDS dari Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia (FKUI) Prof. Zubairi Djoerban, untuk mendeteksi jumlah ODHA di Indonesia, setidaknya diperlukan pemeriksaan terhadap sekitar 30 juta jiwa yang hidup dalam lingkungan berisiko.
"Jumlahnya diperkirakan 30 juta, namun semakin banyak sebenarnya semakin baik," ujar Zubairi dalam jumpa pers mengenai situasi HIV/AIDS di Indonesia di Kantor Kemenkes, Jakarta, Selasa (4/2/2013).
Dalam kesempatan tersebut, Menteri Kesehatan RI Nafsiah Mboi memaparkan, jumlah orang dengan HIV/AIDS (ODHA) di Indonesia saat ini diperkirakan mencapai 591.823. Namun kasus HIV/AIDS yang ditemukan sepanjang tahun 2010-2012 mencapai 79.189 kasus. Ini artinya kemungkinan masih banyak kasus yang belum terdeteksi.
Untuk melakukan deteksi atau pemeriksaan HIV/AIDS pada puluhan juta jiwa yang berisiko tersebut, Menkes mengakui pemerintah belum sanggup untuk melakukannya di tahun ini. Mengingat, anggaran untuk melakukan pemeriksaan HIV membutuhkan dana yang tidak sedikit.
"Diperkiraan pemeriksaan untuk 30 juta orang membutuhkan dana sebanyak Rp. 600 miliar," ungkap Nafsiah.
Menurut pakar penyakit HIV/AIDS dari Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia (FKUI) Prof. Zubairi Djoerban, untuk mendeteksi jumlah ODHA di Indonesia, setidaknya diperlukan pemeriksaan terhadap sekitar 30 juta jiwa yang hidup dalam lingkungan berisiko.
"Jumlahnya diperkirakan 30 juta, namun semakin banyak sebenarnya semakin baik," ujar Zubairi dalam jumpa pers mengenai situasi HIV/AIDS di Indonesia di Kantor Kemenkes, Jakarta, Selasa (4/2/2013).
Dalam kesempatan tersebut, Menteri Kesehatan RI Nafsiah Mboi memaparkan, jumlah orang dengan HIV/AIDS (ODHA) di Indonesia saat ini diperkirakan mencapai 591.823. Namun kasus HIV/AIDS yang ditemukan sepanjang tahun 2010-2012 mencapai 79.189 kasus. Ini artinya kemungkinan masih banyak kasus yang belum terdeteksi.
Untuk melakukan deteksi atau pemeriksaan HIV/AIDS pada puluhan juta jiwa yang berisiko tersebut, Menkes mengakui pemerintah belum sanggup untuk melakukannya di tahun ini. Mengingat, anggaran untuk melakukan pemeriksaan HIV membutuhkan dana yang tidak sedikit.
"Diperkiraan pemeriksaan untuk 30 juta orang membutuhkan dana sebanyak Rp. 600 miliar," ungkap Nafsiah.
